Bengkayang, 27 Februari 2025 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang turut serta dalam sosialisasi pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida). Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Februari 2025 dan dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Disdukcapil, Diskominfo, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Dalam pertemuan tersebut,
pembahasan difokuskan pada penggunaan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Kesejahteraan Terpadu). Aplikasi ini bertujuan untuk
mengoptimalkan perencanaan berbasis data guna meningkatkan efektivitas
kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penanggulangan kemiskinan.
Sebagai langkah implementasi, setiap OPD akan menyiapkan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan data melalui aplikasi SEPAKAT. Kepala Dinas di masing-masing OPD akan bertindak sebagai operator utama dalam sistem ini, memastikan data yang digunakan akurat dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang, Emil Cans, S.SRP, M.Si mengatakan bahwa setiap kepala OPD akan menjadi Operator yang bisa mengakses aplikasi Sepakat. Email pengguna wajib email pribadi Kepala Dinas demi menjaga kerahasiaan data di dalam aplikasi.
“Aplikasi Sepakat menyediakan
data Agregat atau Data Makro, Data By Name By Address dan Data Mikro. Cara akses
data ini bertujuan meningkatkan akurasi penggunaan data yang selama ini masih belum optimal dengan
adanya data yang akurat, maka penyaluran bantuan sosial akan menjadi tepat
sasaran. ” Ujar Fisca Aulia selaku narasumber sosialisasi.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi SEPAKAT secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih berbasis data dan terukur dalam upaya penanggulangan kemiskinan.